Fesibily Study "Energy Saving PDAM Tirtanadi"

Trobosan baru di PDAM Tirtanadi di Indonesia ....

Studi ini didasarkan dari:

• Besarnya rekening listrik adalah salah satu posting pengeluaran terbesar di PFAM Tirtanadi,
• dan INPRES No 2 Tahun 2008 tentang penghematan Energi listrik dan Air, dengan target penghematan nngi 20% kantor pemerintah, BUMN dan BUMD.

Potensi penghematan mencapai 25-50% dari pemakaian listrik saat ini.


Proposal lengkap bisa di Download : http://www.ziddu.com/download/5268060/ProposalPDAM.rar.html

Energy Saving LPJU.

Energy Saving Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah salah satu contoh aplikasi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota untuk menghemat pengeluaran uang negara.Diperkirakan potensi penghematan yang bisa diperoleh dari sektor ini 30 s/d 60 persen tergantung bagaimana teknologi yang mau diterapakan, dan sudah sejauh mana pola pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang sudah ada saat ini di masing masing kabupaten kota.
Angka penghematan ini tentu sangat signifikan untuk bisa lebih memakmurkan rakyat,contoh kasus misalkan Pemko Medan saat ini kita asumsikan rekening LPJU saat ini yang harus dibayarkan oleh masyarakat melalui Pemko Medan kepada PLN sebesar Rp 9 Milyar perbulan, kalau kita bisa hemat 30% saja maka perbulan = Rp2,7 Milyar perbulan maka penghematan pertahun = Rp 32,4 Milyar.
Dalam prinsip ekonomi kita ketahui menghemat Rp 32,4 Milyar sama dengan menghasilkan Rp 32,4 Milyar.Artinya kalau Pemko melakukan penghematan listrik sama dengan menciptakan Pendapatan Asli daerah (PAD) baru.
Kalau dari contoh kasus tadi penghematan LPJU pada pemko Medan sangat signifikan, pastilah LPJU Pemko/Pemkab lainnya pun akan sangat signifikan, dan kalau kita bicara Negara Indonesia secara keseluruhan tentu angka ini bisa memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.
Pertanyaannya sekarang, kenapa ini tidak menjadi langkah prioritas bagi Kepala daerah/ Kepala negara? Jawabannya tentu terpulang kepda pengambilan kebijakan dan kita sebagai masyasrakat jangan bosan bosannya memberi masukan yang bagus bagi negara.
Dan disisi lain kita MLT2E sebagai suatu lembaga NGO yang kumpulan praktisi dan akademisi dibidang Electrical dan Teknologi Informasi siap membantu pemerintah dan mendorong agar penghematan energi listrik segera dilakaukan.
Lebih jauh lagi MLT2E ini sebagai konsultan Energy Saving siap mencarikan solusi bagaimana kegiatan ini bisa dilakukan tanpa mengeluarkan uang negara, pemerintah cukup membuat kebijakan, penghematan ini bisa biayai oleh kegiatan ini sendiri, karena secara prinsip peenghematan energi listrik ini akan menghasilkan uang, maka uang penghematan inilah yang akan digunakan mengembalikan dana investasi yang dilakukan pihak ketiga.BEP nya pun sangat singkat rata rata dibawah 5 Tahun jaug dilebih cepat dari BEPnya membagun suatu Industr yang bisa mencapai 10 tahun lebih misalnya.

Menjadikan TI Sebagai Problem Solving di Jembrana

e-GOVERNMENT DI KABUPATEN JEMBRANA


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jembrana menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia. Kabupaten ini menunjukkan rapor cemerlang dalam pembangunan termasuk pelayanan umum. Menariknya, peran TI cukup besar untuk menuntaskan permasalahan di Jembrana sekaligus mensejahterakan warga Bumi Makepung.

Menerima tamu acapkali mewarnai agenda Bupati Jembrana I Gede Winasa. Bisa jadi, dalam satu bulan ia menerima kunjungan sejumlah tamu baik dari depar-temen, provinsi, hingga Pemda tingkat II. Yang beran-jangsana mulai menteri, gubernur, bupati, hingga kepala dinas. Tak kurang, selama Jembrana di bawah kepemim-pinan Winasa –begitu panggilan pria yang memiliki gelar profesor dan dokter gigi ini– sudah lebih 400 tamu dari berbagai instansi bertandang ke Jembrana. Tujuannya serupa. Mereka ingin melihat dari dekat keberhasilan yang dicapai kabupaten yang terletak di ujung barat provinsi Bali ini.

Iya, sejak Winasa didaulat menjabat sebagai Bupati Jembrana pada 2000, setapak demi setapak, Jembrana mulai bergeliat. Bila dievaluasi, rapornya selama lima tahun belakangan ini boleh dibilang cemerlang. Ambil contoh APBD dan PAD. Tahun 2000, APBD Jembrana tercatat Rp 66,9 miliar, sementara PAD Rp 2,5 miliar Tahun 2002, APBD kabupaten dengan luas 841,80 Km2 menoreh angka Rp 171,7 miliar sedangkan PAD Rp 11,5 miliar. Tiga tahun berikutnya, tepatnya 2005, APBD meroket menjadi Rp 234,9 miliar dan PAD Rp 10,4 miliar. Kini? APBD Jembrana sudah menyentuh angka Rp 339.3 miliar, sedangkan PAD Rp 11,2 miliar.

Gebrakan lain yang patut disorot dari Bumi Makepung adalah pembebasan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Selain itu, siswa dibantu dengan buku paket pelajaran. Untuk sekolah swasta, dilakukan hal serupa. Setidaknya, Pemkab menyediakan bantuan berupa beasiswa bagi sejumlah siswa berpres-tasi. Terobosan lain adalah masyarakat dibebaskan dari biaya pelayanan dasar seperti biaya rawat jalan ke puskesmas atau rumah sakit. Biaya kesehatan baru dipunggut ketika penderita harus rawat inap. Hanya saja, tetap ada pengecualian pelayanan bagi warga yang memang berasal dari keluarga miskin.

Fasilitas gratis lain dinikmati oleh petani. Sebagai daerah yang mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan, para petani sawah dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan usaha miliknya. Pendeknya, Pemkab mengusung kebijakan yang benar-benar mensejahterakan rakyat. Padahal, kabupaten ini memiliki PAD yang terbatas. Di sinilah kepiawaian Winasa yang didukung jajaran Pemda, sehingga mampu menciptakan kesejah-teraan bagi penduduk yang berjumlah 258.078 jiwa (data 2005) ini.
TI untuk Kesehatan dan Pendidikan

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Jembrana, andil TI cukup besar. TI digunakan sebagai tools untuk melakukan efisiensi. Seperti dituturkan Winasa, “Implementasi TI membawa manfaat dalam hal efisiensi,” tegasnya. Di sini, TI melalui e-government dimasukkan dalam Kebi-jakan Umum Pembangunan di Kabupaten Jembrana. Praktis, TI digunakan untuk mendukung kinerja PNS guna terselenggaranya pelayanan publik yang efisien dan transparan.

Anak Agung Gede Widia Tenaya
Direktur Jaminan Sosial Daerah Jembarana

Sebagai gambaran, TI digunakan untuk mendukung pemberian fasilitas layanan kesehatan gratis. JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana) selaku pihak yang diberi tugas menangani asuransi kesehatan warga, sudah online dengan 4 Puskesmas yang tersebar di tiga kecamatan. “Satu kecamatan belum bisa on-line karena terbentur kendala jaringan,” tutur Anak Agung Gede Widia Tenaya, yang bertindak sebagai direktur Jaminan Sosial Daerah Jembrana. Kini, JKJ tengah merancang sistem online dengan rumah sakit dan semua pemberi layanan kesehatan swasta. “Langkah ini untuk mendukung standardisasi terapi dan tindakan yang sudah kami terapkan,” begitu penuturan lulusan teknik industri ini.

Untuk diketahui, terkait dengan pemberian layanan kesehatan dasar gratis, JKJ mempunyai batasan penyakit dan pemberian obat kepada warga. Ada 92 jenis penyakit yang masuk dalam cakupan layanan kesehatan gratis. Setiap penyakit sudah ditentukan jenis obat berikut batasan pemakaian. Selanjutnya, dokter yang terikat kontrak dengan JKJ mengacu pada aturan tersebut. Hingga kini, tercatat 69 dokter umum, 9 dokter gigi, serta 121 bidan bekerja sama dengan JKJ.

www.jembrana.go.id

Nah selama ini, verifikasi terapi dilakukan secara manual oleh petugas medis. Selanjutnya database dari proses manual, diberikan oleh dokter maupun bidan kepada JKJ menggunakan disket. “Adanya sistem online, membuat verifikasi secara manual akan diminimalkan,” tukas Widia. Adapun cara kerjanya, begitu data pasien masuk, selanjutnya didiagnosa jenis penyakit, lalu diberi obat. Bila apa yang dilakukan tidak sesuai dengan standar-disasi yang ada, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem.

Bila sistem ini sudah diterapkan secara menyeluruh, praktis para dokter yang terikat kontrak dengan JKJ harus memiliki komputer dan line telepon. Menurut Widia, bupati sempat menyinggung bahwa dokter yang tidak mau online, jangan diperpanjang kontraknya. “Kalau sangat mendesak sehingga belum bisa online, maka dibuat surat komitmen maksimal satu bulan harus sudah bisa online,” ia menjelaskan. Diakui pria kelahiran 15 April 1973 ini, untuk menerapkan sistem online antara JKJ dengan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan memang masih terbentur jaringan. Soalnya, sebagian wilayah di Jembrana belum terjamah akses telepon. Alhasil, meski semua dokter sudah memiliki komputer, toh mereka belum bisa online. “Makanya program ini merupakan peluang bisnis bagi provider telekomunikasi.”

Setali tiga uang, penggunaan TI untuk menyokong dunia pendidikan di Jembrana, digunakan dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Komputer telah digunakan untuk mendukung proses belajar, dari tingkat SD hingga SMA sederajat. Sejumlah sekolah telah didukung oleh laboratorium komputer. Peran TI pada dunia pendidikan, tak lepas dari pengembangan model pola pendidikan yang diterapkan di kabupaten yang terdiri dari 42 desa dan 9 kelurahan ini. Ceritanya, Jembrana hendak membangun SDM yang menguasai iptek, berbudi pekerti dan berwawasan luas. Konsepnya mengadopsi pola pendidikan SMU Taruna Nusantara, pesantren, dan pola pendidikan di Jepang. Di sini, jam sekolah lebih panjang, mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB.
Perizinan yang Praktis

Efisiensi juga dilakukan dalam bidang pelayanan. Tidak ada birokrasi panjang, apalagi ribet. Pengurusan perizinan ditangani oleh Dinas Inkomyanum&hub (Informasi, Komunikasi, Layanan Umum dan Perhubungan). Detailnya, instansi ini membawahkan urusan informasi dan komunikasi, pelayanan umum, perhubungan dan data. Integrasi 4 bidang tadi, adalah hasil perampingan struktur di pemerintahan. Mulanya, Kantor Perhubungan dan Kantor Infokom dipisah. “Mengingat kelompoknya sama yakni pelayanan umum maka kami satukan,” jelas Winasa. Tugas pokok dinas ini adalah memfasilitasi serta memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik, fisik, dan non fisik.
Saat ini, jumlah total perizinan ada 57 jenis, terbagi dalam pelayanan perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil, dan dua lainnya pelayanan bidang kependudukan. Model pelayanan menggunakan sistem satu loket. “Terdapat petugas front office dan back office,” terang I Dewa Putu Tilem, kepala Dinas Inkomyanum&hub. Nah, petugas fronf office akan melakukan verifikasi kelengkapan perizinan yang diajukan oleh pemohon.

Untuk mensosialisasikan informasi persyaratan perizinan, di lokasi pelayanan, tersedia touch screen. Melalui touch screen, sebelum mengajukan berkas, pemohon bisa mendapatkan informasi mengenai perizinan berikut persyaratan. Rencananya, touch screen akan ditempatkan di tiap kecamatan.
Bila persyaratan sudah lengkap, pemohon tinggal memasukkan berkas ke dalam boks. “Mereka tinggal menekan tombol, dan boks pun akan terbuka, lalu berkas dimasukkan. Selanjutnya menekan tombol lagi untuk menutup boks,” jelas Tilem. Dengan cara seperti itu, lanjut Tilem, tidak ada kontak langsung antara pemohon dengan petugas yang mengurus perizinan.

Touch screen untuk mendapatkan informasi mengenai perizinan.

Secara back office, SDM yang menangani perizinan berasal dari sejumlah unit kerja yang menggelar per-izinan. Mereka ditempatkan dalam satu ruangan. Petu-gas pelayanan tidak mengenakan seragam PNS. Mereka menggunakan seragam dengan atasan berwarna hijau muda dan memakai dasi untuk laki-laki. “Biar kesannya lebih profesional, selain cara kerja mereka juga dituntut profesional,” terang Tilem, yang belum sebulan men-dapat amanah menjabat sebagai kepala Inkomya-num&hub. Saat ini, Dinas Inkomyanum&hub saat ini tengah mengajukan ISO untuk unit perizinan dan pela-yanan, yang akan membuktikan pelayanan mereka benar-benar prima.

Bagaimana dengan lama waktu proses perizinan? “Kami sudah memiliki batasan waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan,” tutur Kasi Pelayanan Perizinan Ni Putu Oka Nadiani. Bila perizinan membutuhkan pengecekan ke lapangan, maka lama proses perizinan adalah 14 hari. Untuk KTP, lama proses tak lebih dari satu hari. “Lama perizinan kami perhatikan betul,” tandasnya.

Sebagai gambaran, dari Januari hingga Juli, unit pelayanan menuntaskan 1.736 perizinan. Sementara khusus Juli 2006, unit pelayanan umum merampungkan 345 perizinan. Bagaimana dengan pendapatan dari unit ini? Sepanjang Januari hingga Juli, didapat dana sebesar Rp 864,3 juta. Khusus Juli saja, unit pelayanan perizinan memperoleh pendapatan sebesar Rp 84 juta. Ditambahkan Nadiani, unit pelayanan perizinan pada tahun ini, mentargetkan pendapatan sebesar Rp 370 juta. “Nyatanya, di pertengahan tahun, kami sudah memperoleh pendapatan lebih dari dua kali lipat dari target,” tuturnya sumringah. Meski demikian, lanjut Nadiani, unit yang dipimpinya tetap akan bekerja maksimal.....

Gubernur Jateng Canangkan Hemat Energi

BERITA UTAMA

27 Februari 2009
Aneka Warta
Gerakan Hemat Energi

SEMARANG- Program Gerakan Hemat Energi dan Air (GHEA) di Jateng yang sudah dilakukan Gubernur Jateng Bibit Waluyo, di Kantor Gubernur Jl Pahlawan Semarang, baru-baru ini, rencananya akan disiarkan oleh Metro TV dalam acara Lensa Bisnis, Jumat (27/2) pukul 15.20 dan Sabtu (28/2) pukul 06.45.

Penekanan tombol pencanangan GHEA dilakukan oleh Gubernur Jateng didampingi oleh General Manager (GM) PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY Fery Krisna, GM Pertamina Pemasaran Jawa Tengah, Supriyanto Dwi Hutomo dan Ketua DPD Perpamsi Ali Fozaza.

Rencana penayangan di televisi itu diungkapkan oleh General Manager (GM) PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY Fery Krisna usai bersilaturahmi dengan Pemimpin Umum Suara Merdeka Ir Budi Santoso di kantor Jl Pandanaran Semarang, Kamis (26/2).(G2-77)

Quota rekening listrik kantor/instansi pemerintah

JAKARTA,SELASA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sedang mengupayakan membuat aturan membatasi penggunaan listrik di kantor pemerintahan seluruh Indonesia dengan sistem kuota. "Saya minta ke Dirjen Anggaran agar dengan PLN membuat semacam kuota pemakaian listrik bagi kantor pemerintah. Kalau tetap boros pakai listrik yah matikan saja," kata Menkeu dalam paparan Musrenbang Nasional 2009 di Jakarta, Selasa (6/5).

Menurut dia kebijakan tersebut diberlakukan biar adil sebab sebelumnya kebijakan tersebut akan diberlakukan di mal dengan mengurangi waktu operasional mal selama satu jam. "Jadi penghematan listrik tidak hanya swasta tapi juga pemerintah. AC (air conditioner) yang tak perlu dimatikan saja jangan boros," katanya.

Menurut dia kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melakukan upaya penghematan APBN-P 2008. Selain penghematan energi, Menkeu di depan ratusan pejabat daerah yang hadir juga mengatakan kalau pihaknya melakukan pembatasan BBM melalui prorgam smart card, pemotongan belanjan kementerian dan lembaga (K/L), menaikkan penerimaan negara dari migas dan non migas, menerbitkan SUN, dan memaksimalkan pinjaman dari negara donor seperti ADB dan World Bank untuk pembangunan. "Ini untuk menyelematkan APBN-P biar sehat dan tidak berdarah-darah. Sama dengan Superman kalau kurus, sakit-sakit dan tidak makan kan payah juga," katanya. (Persda Network/ACO)

ENERGY SAVING

Penghematan Energi adalah isu yang selalu aktual untuk dibahas, karena di negara maju sekalipun efisiensi adalah hal yang masih penting.
Kita di Indonesia biasanya menganggap ini menjadi prioritas kalau sudah kepepet. Contoh saat BBM mau naik, pemerintah,pakar, baru sibuk membicarakan penghemtan, energi alternatif dll, dan selanjutnya akan terlupkan, kalau ada isu yang lebih hangat lagi.
Seperti INPRES tentang penghematan Energi, pada era pemerintahan SBY sudah dua kali terbit yaitu INPRES No 10 Tahun 2005 dan INPRES no 2 Tahun 2008, keduanya diterbitkan Pemerintah bersamaan dengan kenaikan BBM.
Saat baru diterbitkan semua sibuk mau melakukan penghematan energi, tapi hanya sebentar selanjutnya tak ada lagi yang perduli tentang betapa pemborosan mmasih banayk terjadi hampir disemua instansi pemerintah.
Menurut Edi Widiono, Ketua TIMNAS Hemat Energi, rekening listrik kantor Pemerintah mencapai Rp 3.1 trilliun.Kalau saja bisa di hemat 20% maka pengeluaran Negara akan terhemat 600 Milliar rupiah dan dari sisi technologi sangat dimungkin bahakan penghematan bisa mencapai 40%.
Lembaga MLT2E ini sangat konsern terhadap efesiensi ini dan jangan hanya wacana tapi harus dilaksanakan secara sistematis, sehingga diperoleh manfaatnya bagi bangsa dan negara.Kalau pemerintah bingung, kita punya solusi dan technologinya sudah tersedia, yang penting ada keseriusan pihak pemerintah melaksanakannya.
Seiring berjalannya waktu pemborosan itupun terus berlanjut bulan demi bulan,hinnga priode Presiden SBY akan berakhir dan sudah 4 tahun berjalan dari INPRES pertama dikeluarkan tahun 2005 dan hasilnya pun belum ada.
Para politisi sibuk mengumbar janji akan memakmurkan rakyat, tapi biasanya setelah duduk akan lupa sama janjinya, atau memang tak punya konsep yang jelas bagaimana memakurkan bangsa ini secara konkret, cuma bisa cuap cuap saja barangkali.
Oleh karena itu mari teman teman semua jangan berhenti berkarya dan beri solusi yang baik untuk bangsa dan negara.
Beberapa contoh real penghematan energi listrik yang bisa dilaksanakan misalnya pada Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) potensi penghematan sekitar 30%, pada Perusahaan Air Daerah Minum (PDAM) jua berpotensi hemat sekitar 30 persen, begitu juga pada kantor dan instansi pemerintah bisa hemat sekitar 20%.
Contoh kasus rekening LPJU Pemko Medan misalnya rekening LPJU saat ini 9 Milyar kalau penghematan 30%,maka perbual anggaran Pemko bisa dihemat 2,1 Milyar dan setahun uang rakyat bisa hemat Rp 25,2 Milyar itu baru Pemko Medan, begitu juga kota kota lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan lainnya, tentu angkanya pasti sangat signifikan dan bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat Indinesia.

MASYARAKAT LISTRIK & TELEKOMUNIKASI UNTUK EFISIENSI

MASYARAKAT LISTRIK & TELEKOMUNIKASI UNTUK EFISIENSI atau yang biasa disingkat MLT2E adalah suatu organisasi yang dilatarbelakangi dengan banyaknya masalah-masalah yang dihadapi pemerintah terutama dibidang kelistrikan atau yang biasa disebut "krisis listrik".
Ada beberapa ide kreatif yang sebenarnya tekhnologi sangat sederhana yang bisa membantu masalah kelistrikan di negara kita tercinta ini, antara lain Energy Saving System (sistem penghematan energi listrik), yaitu suatu sistem yang dirancang untuk mengatur pemakaian energi listrik se-efisien mungkin.

Blog ini dibuat untuk menuangkan segala idea - idea kreatif anak bangsa yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kemajuan bangsa.

mtl2e