Sebagai solusi dari krisis listrik ayng terjadi di Sumatera Utara, lembaga kita ini akan mengadakan seminar solusi Hemat energi, kita akan undang pihak pemerintah, PLN dan pihak pihak lain yang berkompeten duduk bersama mendiskusikan dan bagaimana bisa mengaplikasakannya dilapangan, demikina disampaikan oleh H.Syahrudin Nasution,MBA, ketua BPP MLT2E.
Ditambahkan oleh Syahrudin,"Kita pada prinsipnya punya sumberdaya manusia,dan solusi teknologi yang bisa diterapkan.Tingal bagaimana para pihak punya keinginana yang kuat tujuan yang sama, yakni efisiensi ennrgi listrik,karena suatau saat energi fosil ini pasti akan habis dari muka bumi ini,atau paling tidak trend dari energi ini, makin hari pasti akan mahal,oelh karena itulah kita perlu berhemat dan negara maju saja melakukan penghematan, apalagi kita yang sedang krisis.
Mari tinggalkan cara cara lama yang sering dilakuakan oleh para pejabat kita yakni,setelah terjada bencana semua pihak sibuk membahasnya diberbagai media,namun beberapa waktu kemudian terlupakan akibat dari timbulnya masalah baru dan begitu selanjutnya berbagai pakar sibuk membahasnya,tapi semua hanya sebatas wacana,semuanya tak pernah dirumuskan dalam suatu sistim yang konprehensip dan teraktualisasikan dengan baik.
Kamis, 25 Februari 2010
Selasa, 23 Februari 2010
GUBSU JANGAN HANYA MENGELUH, RAKYAT BUTUH SOLUSI
Dikutip dari Waspada 22-2-2010
Masyarakat sudah sangat menderita akibat krisis listrik yang terjadi di Sumatera Utara, sebagai Gubernur, seharusnya Syamsul Arifin bisa memberikan solusi, tidak hanya mengeluhkan pelayanan PLN.
Apalagi saat ini beliau merangkap sebagai Pjs Walikota Medan, banyak hal yang bisa diperbuat misalnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU )Kota Medan perlu dikelola agar efisien dan matikan saja pada waktu tertentu agar pemadaman bisa berkurang.
Ketua Masyarakat Listrik & Telekomunikasi Untuk Transparansi- Efisiensi (MLT2E) H.Syahrudin Nasution, MBA, mengatakan kepada Waspada, “Kalau Pak Gubernur mau, beliau tinggal pangggil seluruh Bupati,Walikota dan Direktur BUMD,BUMN agar melaksanakan penghematan energi lsitrik di sektor Pemerintahan, hasilnya langsung bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yakni berkurangnya pemdaman dan pemerintah juga bisa menghemat pengeluaran dengan berkurangnya rekening listrik”.
Lebih lanjut dikatakan Syahrudin,”Pihak PLN juga agar memahami penderitaan yang dialami masyarakat, jangan mau menag sendiri, seperti dalam hal perhitungan rekening LPJU, jangan sering terjadi pemadaman bahkan bola lampunya matipun, pembayaran rekening tetap sama setiap bulan, itu tidak fair dan itu yang terjadi saat ini.”
Kalau pemerintah mau,kita siap membantu karena kita punya SDM,solusi teknologi , data data yang lengkap dan bisa dipertimbangkan pemerintah,seperti LPJU kota Medan misalnya, saat ini daya yang dipakai oleh seluruh lampu jalan sekitar 9 Mwatt, sudah kita adakan study berpotensi hemat 60% atau setara 50 Milyar per tahun, begitu juga salah satu BUMD misalnya PDAM Tirtanadi bisa hemat rekening listrik sampai 12 Milyar pertahun, demikian disampaikan oleh Syahrudin.
Seperit diketahui dalah hal penghematan energi, Presiden SBY sudah dua kali terbitkan INPRES ,yakni INPRES 10 Tahun 2005 dan INPRES no 2 Tahun 2008, namun sepertinya implementasi di lapangan yang diraksakan masyarakat belum ada. Jadi sangat wajar kalau masyarakat menginginkan agar para pemimpimnya cepat bertindak untuk mengurangi penderitaan rakyatnya tidak sebatas himbauan, keluhan atau sebatas pencintraan saja.
Masyarakat sudah sangat menderita akibat krisis listrik yang terjadi di Sumatera Utara, sebagai Gubernur, seharusnya Syamsul Arifin bisa memberikan solusi, tidak hanya mengeluhkan pelayanan PLN.
Apalagi saat ini beliau merangkap sebagai Pjs Walikota Medan, banyak hal yang bisa diperbuat misalnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU )Kota Medan perlu dikelola agar efisien dan matikan saja pada waktu tertentu agar pemadaman bisa berkurang.
Ketua Masyarakat Listrik & Telekomunikasi Untuk Transparansi- Efisiensi (MLT2E) H.Syahrudin Nasution, MBA, mengatakan kepada Waspada, “Kalau Pak Gubernur mau, beliau tinggal pangggil seluruh Bupati,Walikota dan Direktur BUMD,BUMN agar melaksanakan penghematan energi lsitrik di sektor Pemerintahan, hasilnya langsung bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yakni berkurangnya pemdaman dan pemerintah juga bisa menghemat pengeluaran dengan berkurangnya rekening listrik”.
Lebih lanjut dikatakan Syahrudin,”Pihak PLN juga agar memahami penderitaan yang dialami masyarakat, jangan mau menag sendiri, seperti dalam hal perhitungan rekening LPJU, jangan sering terjadi pemadaman bahkan bola lampunya matipun, pembayaran rekening tetap sama setiap bulan, itu tidak fair dan itu yang terjadi saat ini.”
Kalau pemerintah mau,kita siap membantu karena kita punya SDM,solusi teknologi , data data yang lengkap dan bisa dipertimbangkan pemerintah,seperti LPJU kota Medan misalnya, saat ini daya yang dipakai oleh seluruh lampu jalan sekitar 9 Mwatt, sudah kita adakan study berpotensi hemat 60% atau setara 50 Milyar per tahun, begitu juga salah satu BUMD misalnya PDAM Tirtanadi bisa hemat rekening listrik sampai 12 Milyar pertahun, demikian disampaikan oleh Syahrudin.
Seperit diketahui dalah hal penghematan energi, Presiden SBY sudah dua kali terbitkan INPRES ,yakni INPRES 10 Tahun 2005 dan INPRES no 2 Tahun 2008, namun sepertinya implementasi di lapangan yang diraksakan masyarakat belum ada. Jadi sangat wajar kalau masyarakat menginginkan agar para pemimpimnya cepat bertindak untuk mengurangi penderitaan rakyatnya tidak sebatas himbauan, keluhan atau sebatas pencintraan saja.
Sabtu, 20 Juni 2009
Fesibily Study "Energy Saving PDAM Tirtanadi"
Trobosan baru di PDAM Tirtanadi di Indonesia ....
Studi ini didasarkan dari:
Proposal lengkap bisa di Download : http://www.ziddu.com/download/5268060/ProposalPDAM.rar.html
Studi ini didasarkan dari:
- Besarnya rekening listrik adalah salah satu posting pengeluaran terbesar di PFAM Tirtanadi,
- dan INPRES No 2 Tahun 2008 tentang penghematan Energi listrik dan Air, dengan target penghematan nngi 20% kantor pemerintah, BUMN dan BUMD.
Proposal lengkap bisa di Download : http://www.ziddu.com/download/5268060/ProposalPDAM.rar.html
Selasa, 16 Juni 2009
Energy Saving LPJU.
Energy Saving Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah salah satu contoh aplikasi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota untuk menghemat pengeluaran uang negara.Diperkirakan potensi penghematan yang bisa diperoleh dari sektor ini 30 s/d 60 persen tergantung bagaimana teknologi yang mau diterapakan, dan sudah sejauh mana pola pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang sudah ada saat ini di masing masing kabupaten kota.
Angka penghematan ini tentu sangat signifikan untuk bisa lebih memakmurkan rakyat,contoh kasus misalkan Pemko Medan saat ini kita asumsikan rekening LPJU saat ini yang harus dibayarkan oleh masyarakat melalui Pemko Medan kepada PLN sebesar Rp 9 Milyar perbulan, kalau kita bisa hemat 30% saja maka perbulan = Rp2,7 Milyar perbulan maka penghematan pertahun = Rp 32,4 Milyar.
Dalam prinsip ekonomi kita ketahui menghemat Rp 32,4 Milyar sama dengan menghasilkan Rp 32,4 Milyar.Artinya kalau Pemko melakukan penghematan listrik sama dengan menciptakan Pendapatan Asli daerah (PAD) baru.
Kalau dari contoh kasus tadi penghematan LPJU pada pemko Medan sangat signifikan, pastilah LPJU Pemko/Pemkab lainnya pun akan sangat signifikan, dan kalau kita bicara Negara Indonesia secara keseluruhan tentu angka ini bisa memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.
Pertanyaannya sekarang, kenapa ini tidak menjadi langkah prioritas bagi Kepala daerah/ Kepala negara? Jawabannya tentu terpulang kepda pengambilan kebijakan dan kita sebagai masyasrakat jangan bosan bosannya memberi masukan yang bagus bagi negara.
Dan disisi lain kita MLT2E sebagai suatu lembaga NGO yang kumpulan praktisi dan akademisi dibidang Electrical dan Teknologi Informasi siap membantu pemerintah dan mendorong agar penghematan energi listrik segera dilakaukan.
Lebih jauh lagi MLT2E ini sebagai konsultan Energy Saving siap mencarikan solusi bagaimana kegiatan ini bisa dilakukan tanpa mengeluarkan uang negara, pemerintah cukup membuat kebijakan, penghematan ini bisa biayai oleh kegiatan ini sendiri, karena secara prinsip peenghematan energi listrik ini akan menghasilkan uang, maka uang penghematan inilah yang akan digunakan mengembalikan dana investasi yang dilakukan pihak ketiga.BEP nya pun sangat singkat rata rata dibawah 5 Tahun jaug dilebih cepat dari BEPnya membagun suatu Industr yang bisa mencapai 10 tahun lebih misalnya.
Angka penghematan ini tentu sangat signifikan untuk bisa lebih memakmurkan rakyat,contoh kasus misalkan Pemko Medan saat ini kita asumsikan rekening LPJU saat ini yang harus dibayarkan oleh masyarakat melalui Pemko Medan kepada PLN sebesar Rp 9 Milyar perbulan, kalau kita bisa hemat 30% saja maka perbulan = Rp2,7 Milyar perbulan maka penghematan pertahun = Rp 32,4 Milyar.
Dalam prinsip ekonomi kita ketahui menghemat Rp 32,4 Milyar sama dengan menghasilkan Rp 32,4 Milyar.Artinya kalau Pemko melakukan penghematan listrik sama dengan menciptakan Pendapatan Asli daerah (PAD) baru.
Kalau dari contoh kasus tadi penghematan LPJU pada pemko Medan sangat signifikan, pastilah LPJU Pemko/Pemkab lainnya pun akan sangat signifikan, dan kalau kita bicara Negara Indonesia secara keseluruhan tentu angka ini bisa memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.
Pertanyaannya sekarang, kenapa ini tidak menjadi langkah prioritas bagi Kepala daerah/ Kepala negara? Jawabannya tentu terpulang kepda pengambilan kebijakan dan kita sebagai masyasrakat jangan bosan bosannya memberi masukan yang bagus bagi negara.
Dan disisi lain kita MLT2E sebagai suatu lembaga NGO yang kumpulan praktisi dan akademisi dibidang Electrical dan Teknologi Informasi siap membantu pemerintah dan mendorong agar penghematan energi listrik segera dilakaukan.
Lebih jauh lagi MLT2E ini sebagai konsultan Energy Saving siap mencarikan solusi bagaimana kegiatan ini bisa dilakukan tanpa mengeluarkan uang negara, pemerintah cukup membuat kebijakan, penghematan ini bisa biayai oleh kegiatan ini sendiri, karena secara prinsip peenghematan energi listrik ini akan menghasilkan uang, maka uang penghematan inilah yang akan digunakan mengembalikan dana investasi yang dilakukan pihak ketiga.BEP nya pun sangat singkat rata rata dibawah 5 Tahun jaug dilebih cepat dari BEPnya membagun suatu Industr yang bisa mencapai 10 tahun lebih misalnya.
Menjadikan TI Sebagai Problem Solving di Jembrana
e-GOVERNMENT DI KABUPATEN JEMBRANA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jembrana menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia. Kabupaten ini menunjukkan rapor cemerlang dalam pembangunan termasuk pelayanan umum. Menariknya, peran TI cukup besar untuk menuntaskan permasalahan di Jembrana sekaligus mensejahterakan warga Bumi Makepung.
Menerima tamu acapkali mewarnai agenda Bupati Jembrana I Gede Winasa. Bisa jadi, dalam satu bulan ia menerima kunjungan sejumlah tamu baik dari depar-temen, provinsi, hingga Pemda tingkat II. Yang beran-jangsana mulai menteri, gubernur, bupati, hingga kepala dinas. Tak kurang, selama Jembrana di bawah kepemim-pinan Winasa –begitu panggilan pria yang memiliki gelar profesor dan dokter gigi ini– sudah lebih 400 tamu dari berbagai instansi bertandang ke Jembrana. Tujuannya serupa. Mereka ingin melihat dari dekat keberhasilan yang dicapai kabupaten yang terletak di ujung barat provinsi Bali ini.
Iya, sejak Winasa didaulat menjabat sebagai Bupati Jembrana pada 2000, setapak demi setapak, Jembrana mulai bergeliat. Bila dievaluasi, rapornya selama lima tahun belakangan ini boleh dibilang cemerlang. Ambil contoh APBD dan PAD. Tahun 2000, APBD Jembrana tercatat Rp 66,9 miliar, sementara PAD Rp 2,5 miliar Tahun 2002, APBD kabupaten dengan luas 841,80 Km2 menoreh angka Rp 171,7 miliar sedangkan PAD Rp 11,5 miliar. Tiga tahun berikutnya, tepatnya 2005, APBD meroket menjadi Rp 234,9 miliar dan PAD Rp 10,4 miliar. Kini? APBD Jembrana sudah menyentuh angka Rp 339.3 miliar, sedangkan PAD Rp 11,2 miliar.
Gebrakan lain yang patut disorot dari Bumi Makepung adalah pembebasan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Selain itu, siswa dibantu dengan buku paket pelajaran. Untuk sekolah swasta, dilakukan hal serupa. Setidaknya, Pemkab menyediakan bantuan berupa beasiswa bagi sejumlah siswa berpres-tasi. Terobosan lain adalah masyarakat dibebaskan dari biaya pelayanan dasar seperti biaya rawat jalan ke puskesmas atau rumah sakit. Biaya kesehatan baru dipunggut ketika penderita harus rawat inap. Hanya saja, tetap ada pengecualian pelayanan bagi warga yang memang berasal dari keluarga miskin.
Fasilitas gratis lain dinikmati oleh petani. Sebagai daerah yang mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan, para petani sawah dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan usaha miliknya. Pendeknya, Pemkab mengusung kebijakan yang benar-benar mensejahterakan rakyat. Padahal, kabupaten ini memiliki PAD yang terbatas. Di sinilah kepiawaian Winasa yang didukung jajaran Pemda, sehingga mampu menciptakan kesejah-teraan bagi penduduk yang berjumlah 258.078 jiwa (data 2005) ini.
TI untuk Kesehatan dan Pendidikan
Dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Jembrana, andil TI cukup besar. TI digunakan sebagai tools untuk melakukan efisiensi. Seperti dituturkan Winasa, “Implementasi TI membawa manfaat dalam hal efisiensi,” tegasnya. Di sini, TI melalui e-government dimasukkan dalam Kebi-jakan Umum Pembangunan di Kabupaten Jembrana. Praktis, TI digunakan untuk mendukung kinerja PNS guna terselenggaranya pelayanan publik yang efisien dan transparan.
Anak Agung Gede Widia Tenaya
Direktur Jaminan Sosial Daerah Jembarana
Sebagai gambaran, TI digunakan untuk mendukung pemberian fasilitas layanan kesehatan gratis. JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana) selaku pihak yang diberi tugas menangani asuransi kesehatan warga, sudah online dengan 4 Puskesmas yang tersebar di tiga kecamatan. “Satu kecamatan belum bisa on-line karena terbentur kendala jaringan,” tutur Anak Agung Gede Widia Tenaya, yang bertindak sebagai direktur Jaminan Sosial Daerah Jembrana. Kini, JKJ tengah merancang sistem online dengan rumah sakit dan semua pemberi layanan kesehatan swasta. “Langkah ini untuk mendukung standardisasi terapi dan tindakan yang sudah kami terapkan,” begitu penuturan lulusan teknik industri ini.
Untuk diketahui, terkait dengan pemberian layanan kesehatan dasar gratis, JKJ mempunyai batasan penyakit dan pemberian obat kepada warga. Ada 92 jenis penyakit yang masuk dalam cakupan layanan kesehatan gratis. Setiap penyakit sudah ditentukan jenis obat berikut batasan pemakaian. Selanjutnya, dokter yang terikat kontrak dengan JKJ mengacu pada aturan tersebut. Hingga kini, tercatat 69 dokter umum, 9 dokter gigi, serta 121 bidan bekerja sama dengan JKJ.
www.jembrana.go.id
Nah selama ini, verifikasi terapi dilakukan secara manual oleh petugas medis. Selanjutnya database dari proses manual, diberikan oleh dokter maupun bidan kepada JKJ menggunakan disket. “Adanya sistem online, membuat verifikasi secara manual akan diminimalkan,” tukas Widia. Adapun cara kerjanya, begitu data pasien masuk, selanjutnya didiagnosa jenis penyakit, lalu diberi obat. Bila apa yang dilakukan tidak sesuai dengan standar-disasi yang ada, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem.
Bila sistem ini sudah diterapkan secara menyeluruh, praktis para dokter yang terikat kontrak dengan JKJ harus memiliki komputer dan line telepon. Menurut Widia, bupati sempat menyinggung bahwa dokter yang tidak mau online, jangan diperpanjang kontraknya. “Kalau sangat mendesak sehingga belum bisa online, maka dibuat surat komitmen maksimal satu bulan harus sudah bisa online,” ia menjelaskan. Diakui pria kelahiran 15 April 1973 ini, untuk menerapkan sistem online antara JKJ dengan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan memang masih terbentur jaringan. Soalnya, sebagian wilayah di Jembrana belum terjamah akses telepon. Alhasil, meski semua dokter sudah memiliki komputer, toh mereka belum bisa online. “Makanya program ini merupakan peluang bisnis bagi provider telekomunikasi.”
Setali tiga uang, penggunaan TI untuk menyokong dunia pendidikan di Jembrana, digunakan dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Komputer telah digunakan untuk mendukung proses belajar, dari tingkat SD hingga SMA sederajat. Sejumlah sekolah telah didukung oleh laboratorium komputer. Peran TI pada dunia pendidikan, tak lepas dari pengembangan model pola pendidikan yang diterapkan di kabupaten yang terdiri dari 42 desa dan 9 kelurahan ini. Ceritanya, Jembrana hendak membangun SDM yang menguasai iptek, berbudi pekerti dan berwawasan luas. Konsepnya mengadopsi pola pendidikan SMU Taruna Nusantara, pesantren, dan pola pendidikan di Jepang. Di sini, jam sekolah lebih panjang, mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB.
Perizinan yang Praktis
Efisiensi juga dilakukan dalam bidang pelayanan. Tidak ada birokrasi panjang, apalagi ribet. Pengurusan perizinan ditangani oleh Dinas Inkomyanum&hub (Informasi, Komunikasi, Layanan Umum dan Perhubungan). Detailnya, instansi ini membawahkan urusan informasi dan komunikasi, pelayanan umum, perhubungan dan data. Integrasi 4 bidang tadi, adalah hasil perampingan struktur di pemerintahan. Mulanya, Kantor Perhubungan dan Kantor Infokom dipisah. “Mengingat kelompoknya sama yakni pelayanan umum maka kami satukan,” jelas Winasa. Tugas pokok dinas ini adalah memfasilitasi serta memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik, fisik, dan non fisik.
Saat ini, jumlah total perizinan ada 57 jenis, terbagi dalam pelayanan perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil, dan dua lainnya pelayanan bidang kependudukan. Model pelayanan menggunakan sistem satu loket. “Terdapat petugas front office dan back office,” terang I Dewa Putu Tilem, kepala Dinas Inkomyanum&hub. Nah, petugas fronf office akan melakukan verifikasi kelengkapan perizinan yang diajukan oleh pemohon.
Untuk mensosialisasikan informasi persyaratan perizinan, di lokasi pelayanan, tersedia touch screen. Melalui touch screen, sebelum mengajukan berkas, pemohon bisa mendapatkan informasi mengenai perizinan berikut persyaratan. Rencananya, touch screen akan ditempatkan di tiap kecamatan.
Bila persyaratan sudah lengkap, pemohon tinggal memasukkan berkas ke dalam boks. “Mereka tinggal menekan tombol, dan boks pun akan terbuka, lalu berkas dimasukkan. Selanjutnya menekan tombol lagi untuk menutup boks,” jelas Tilem. Dengan cara seperti itu, lanjut Tilem, tidak ada kontak langsung antara pemohon dengan petugas yang mengurus perizinan.
Touch screen untuk mendapatkan informasi mengenai perizinan.
Secara back office, SDM yang menangani perizinan berasal dari sejumlah unit kerja yang menggelar per-izinan. Mereka ditempatkan dalam satu ruangan. Petu-gas pelayanan tidak mengenakan seragam PNS. Mereka menggunakan seragam dengan atasan berwarna hijau muda dan memakai dasi untuk laki-laki. “Biar kesannya lebih profesional, selain cara kerja mereka juga dituntut profesional,” terang Tilem, yang belum sebulan men-dapat amanah menjabat sebagai kepala Inkomya-num&hub. Saat ini, Dinas Inkomyanum&hub saat ini tengah mengajukan ISO untuk unit perizinan dan pela-yanan, yang akan membuktikan pelayanan mereka benar-benar prima.
Bagaimana dengan lama waktu proses perizinan? “Kami sudah memiliki batasan waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan,” tutur Kasi Pelayanan Perizinan Ni Putu Oka Nadiani. Bila perizinan membutuhkan pengecekan ke lapangan, maka lama proses perizinan adalah 14 hari. Untuk KTP, lama proses tak lebih dari satu hari. “Lama perizinan kami perhatikan betul,” tandasnya.
Sebagai gambaran, dari Januari hingga Juli, unit pelayanan menuntaskan 1.736 perizinan. Sementara khusus Juli 2006, unit pelayanan umum merampungkan 345 perizinan. Bagaimana dengan pendapatan dari unit ini? Sepanjang Januari hingga Juli, didapat dana sebesar Rp 864,3 juta. Khusus Juli saja, unit pelayanan perizinan memperoleh pendapatan sebesar Rp 84 juta. Ditambahkan Nadiani, unit pelayanan perizinan pada tahun ini, mentargetkan pendapatan sebesar Rp 370 juta. “Nyatanya, di pertengahan tahun, kami sudah memperoleh pendapatan lebih dari dua kali lipat dari target,” tuturnya sumringah. Meski demikian, lanjut Nadiani, unit yang dipimpinya tetap akan bekerja maksimal.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jembrana menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia. Kabupaten ini menunjukkan rapor cemerlang dalam pembangunan termasuk pelayanan umum. Menariknya, peran TI cukup besar untuk menuntaskan permasalahan di Jembrana sekaligus mensejahterakan warga Bumi Makepung.
Menerima tamu acapkali mewarnai agenda Bupati Jembrana I Gede Winasa. Bisa jadi, dalam satu bulan ia menerima kunjungan sejumlah tamu baik dari depar-temen, provinsi, hingga Pemda tingkat II. Yang beran-jangsana mulai menteri, gubernur, bupati, hingga kepala dinas. Tak kurang, selama Jembrana di bawah kepemim-pinan Winasa –begitu panggilan pria yang memiliki gelar profesor dan dokter gigi ini– sudah lebih 400 tamu dari berbagai instansi bertandang ke Jembrana. Tujuannya serupa. Mereka ingin melihat dari dekat keberhasilan yang dicapai kabupaten yang terletak di ujung barat provinsi Bali ini.
Iya, sejak Winasa didaulat menjabat sebagai Bupati Jembrana pada 2000, setapak demi setapak, Jembrana mulai bergeliat. Bila dievaluasi, rapornya selama lima tahun belakangan ini boleh dibilang cemerlang. Ambil contoh APBD dan PAD. Tahun 2000, APBD Jembrana tercatat Rp 66,9 miliar, sementara PAD Rp 2,5 miliar Tahun 2002, APBD kabupaten dengan luas 841,80 Km2 menoreh angka Rp 171,7 miliar sedangkan PAD Rp 11,5 miliar. Tiga tahun berikutnya, tepatnya 2005, APBD meroket menjadi Rp 234,9 miliar dan PAD Rp 10,4 miliar. Kini? APBD Jembrana sudah menyentuh angka Rp 339.3 miliar, sedangkan PAD Rp 11,2 miliar.
Gebrakan lain yang patut disorot dari Bumi Makepung adalah pembebasan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Selain itu, siswa dibantu dengan buku paket pelajaran. Untuk sekolah swasta, dilakukan hal serupa. Setidaknya, Pemkab menyediakan bantuan berupa beasiswa bagi sejumlah siswa berpres-tasi. Terobosan lain adalah masyarakat dibebaskan dari biaya pelayanan dasar seperti biaya rawat jalan ke puskesmas atau rumah sakit. Biaya kesehatan baru dipunggut ketika penderita harus rawat inap. Hanya saja, tetap ada pengecualian pelayanan bagi warga yang memang berasal dari keluarga miskin.
Fasilitas gratis lain dinikmati oleh petani. Sebagai daerah yang mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan, para petani sawah dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan usaha miliknya. Pendeknya, Pemkab mengusung kebijakan yang benar-benar mensejahterakan rakyat. Padahal, kabupaten ini memiliki PAD yang terbatas. Di sinilah kepiawaian Winasa yang didukung jajaran Pemda, sehingga mampu menciptakan kesejah-teraan bagi penduduk yang berjumlah 258.078 jiwa (data 2005) ini.
TI untuk Kesehatan dan Pendidikan
Dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Jembrana, andil TI cukup besar. TI digunakan sebagai tools untuk melakukan efisiensi. Seperti dituturkan Winasa, “Implementasi TI membawa manfaat dalam hal efisiensi,” tegasnya. Di sini, TI melalui e-government dimasukkan dalam Kebi-jakan Umum Pembangunan di Kabupaten Jembrana. Praktis, TI digunakan untuk mendukung kinerja PNS guna terselenggaranya pelayanan publik yang efisien dan transparan.
Anak Agung Gede Widia Tenaya
Direktur Jaminan Sosial Daerah Jembarana
Sebagai gambaran, TI digunakan untuk mendukung pemberian fasilitas layanan kesehatan gratis. JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana) selaku pihak yang diberi tugas menangani asuransi kesehatan warga, sudah online dengan 4 Puskesmas yang tersebar di tiga kecamatan. “Satu kecamatan belum bisa on-line karena terbentur kendala jaringan,” tutur Anak Agung Gede Widia Tenaya, yang bertindak sebagai direktur Jaminan Sosial Daerah Jembrana. Kini, JKJ tengah merancang sistem online dengan rumah sakit dan semua pemberi layanan kesehatan swasta. “Langkah ini untuk mendukung standardisasi terapi dan tindakan yang sudah kami terapkan,” begitu penuturan lulusan teknik industri ini.
Untuk diketahui, terkait dengan pemberian layanan kesehatan dasar gratis, JKJ mempunyai batasan penyakit dan pemberian obat kepada warga. Ada 92 jenis penyakit yang masuk dalam cakupan layanan kesehatan gratis. Setiap penyakit sudah ditentukan jenis obat berikut batasan pemakaian. Selanjutnya, dokter yang terikat kontrak dengan JKJ mengacu pada aturan tersebut. Hingga kini, tercatat 69 dokter umum, 9 dokter gigi, serta 121 bidan bekerja sama dengan JKJ.
www.jembrana.go.id
Nah selama ini, verifikasi terapi dilakukan secara manual oleh petugas medis. Selanjutnya database dari proses manual, diberikan oleh dokter maupun bidan kepada JKJ menggunakan disket. “Adanya sistem online, membuat verifikasi secara manual akan diminimalkan,” tukas Widia. Adapun cara kerjanya, begitu data pasien masuk, selanjutnya didiagnosa jenis penyakit, lalu diberi obat. Bila apa yang dilakukan tidak sesuai dengan standar-disasi yang ada, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem.
Bila sistem ini sudah diterapkan secara menyeluruh, praktis para dokter yang terikat kontrak dengan JKJ harus memiliki komputer dan line telepon. Menurut Widia, bupati sempat menyinggung bahwa dokter yang tidak mau online, jangan diperpanjang kontraknya. “Kalau sangat mendesak sehingga belum bisa online, maka dibuat surat komitmen maksimal satu bulan harus sudah bisa online,” ia menjelaskan. Diakui pria kelahiran 15 April 1973 ini, untuk menerapkan sistem online antara JKJ dengan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan memang masih terbentur jaringan. Soalnya, sebagian wilayah di Jembrana belum terjamah akses telepon. Alhasil, meski semua dokter sudah memiliki komputer, toh mereka belum bisa online. “Makanya program ini merupakan peluang bisnis bagi provider telekomunikasi.”
Setali tiga uang, penggunaan TI untuk menyokong dunia pendidikan di Jembrana, digunakan dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Komputer telah digunakan untuk mendukung proses belajar, dari tingkat SD hingga SMA sederajat. Sejumlah sekolah telah didukung oleh laboratorium komputer. Peran TI pada dunia pendidikan, tak lepas dari pengembangan model pola pendidikan yang diterapkan di kabupaten yang terdiri dari 42 desa dan 9 kelurahan ini. Ceritanya, Jembrana hendak membangun SDM yang menguasai iptek, berbudi pekerti dan berwawasan luas. Konsepnya mengadopsi pola pendidikan SMU Taruna Nusantara, pesantren, dan pola pendidikan di Jepang. Di sini, jam sekolah lebih panjang, mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB.
Perizinan yang Praktis
Efisiensi juga dilakukan dalam bidang pelayanan. Tidak ada birokrasi panjang, apalagi ribet. Pengurusan perizinan ditangani oleh Dinas Inkomyanum&hub (Informasi, Komunikasi, Layanan Umum dan Perhubungan). Detailnya, instansi ini membawahkan urusan informasi dan komunikasi, pelayanan umum, perhubungan dan data. Integrasi 4 bidang tadi, adalah hasil perampingan struktur di pemerintahan. Mulanya, Kantor Perhubungan dan Kantor Infokom dipisah. “Mengingat kelompoknya sama yakni pelayanan umum maka kami satukan,” jelas Winasa. Tugas pokok dinas ini adalah memfasilitasi serta memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik, fisik, dan non fisik.
Saat ini, jumlah total perizinan ada 57 jenis, terbagi dalam pelayanan perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil, dan dua lainnya pelayanan bidang kependudukan. Model pelayanan menggunakan sistem satu loket. “Terdapat petugas front office dan back office,” terang I Dewa Putu Tilem, kepala Dinas Inkomyanum&hub. Nah, petugas fronf office akan melakukan verifikasi kelengkapan perizinan yang diajukan oleh pemohon.
Untuk mensosialisasikan informasi persyaratan perizinan, di lokasi pelayanan, tersedia touch screen. Melalui touch screen, sebelum mengajukan berkas, pemohon bisa mendapatkan informasi mengenai perizinan berikut persyaratan. Rencananya, touch screen akan ditempatkan di tiap kecamatan.
Bila persyaratan sudah lengkap, pemohon tinggal memasukkan berkas ke dalam boks. “Mereka tinggal menekan tombol, dan boks pun akan terbuka, lalu berkas dimasukkan. Selanjutnya menekan tombol lagi untuk menutup boks,” jelas Tilem. Dengan cara seperti itu, lanjut Tilem, tidak ada kontak langsung antara pemohon dengan petugas yang mengurus perizinan.
Touch screen untuk mendapatkan informasi mengenai perizinan.
Secara back office, SDM yang menangani perizinan berasal dari sejumlah unit kerja yang menggelar per-izinan. Mereka ditempatkan dalam satu ruangan. Petu-gas pelayanan tidak mengenakan seragam PNS. Mereka menggunakan seragam dengan atasan berwarna hijau muda dan memakai dasi untuk laki-laki. “Biar kesannya lebih profesional, selain cara kerja mereka juga dituntut profesional,” terang Tilem, yang belum sebulan men-dapat amanah menjabat sebagai kepala Inkomya-num&hub. Saat ini, Dinas Inkomyanum&hub saat ini tengah mengajukan ISO untuk unit perizinan dan pela-yanan, yang akan membuktikan pelayanan mereka benar-benar prima.
Bagaimana dengan lama waktu proses perizinan? “Kami sudah memiliki batasan waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan,” tutur Kasi Pelayanan Perizinan Ni Putu Oka Nadiani. Bila perizinan membutuhkan pengecekan ke lapangan, maka lama proses perizinan adalah 14 hari. Untuk KTP, lama proses tak lebih dari satu hari. “Lama perizinan kami perhatikan betul,” tandasnya.
Sebagai gambaran, dari Januari hingga Juli, unit pelayanan menuntaskan 1.736 perizinan. Sementara khusus Juli 2006, unit pelayanan umum merampungkan 345 perizinan. Bagaimana dengan pendapatan dari unit ini? Sepanjang Januari hingga Juli, didapat dana sebesar Rp 864,3 juta. Khusus Juli saja, unit pelayanan perizinan memperoleh pendapatan sebesar Rp 84 juta. Ditambahkan Nadiani, unit pelayanan perizinan pada tahun ini, mentargetkan pendapatan sebesar Rp 370 juta. “Nyatanya, di pertengahan tahun, kami sudah memperoleh pendapatan lebih dari dua kali lipat dari target,” tuturnya sumringah. Meski demikian, lanjut Nadiani, unit yang dipimpinya tetap akan bekerja maksimal.....
Langganan:
Postingan (Atom)